Keppres

Keputusan Presiden Republik Indonesia atau biasa disingkat Keppres adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur. Isi Keppres berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang disebut dalam Keppres tersebut kecuali bila Keppres memiliki muatan seperti Peraturan Presiden, maka keberlakuannya juga sama seperti Peraturan Presiden.

Daftar Keputusan Presiden Indonesia

1960-an

1966

No.	Surat Keputusan Presiden	Tertanggal	Tentang
1	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1966	21 Februari 1966	Penyempurnaan Kabinet Dwikora
2	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1966	27 Maret 1966	Susunan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan Lagi
3	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1966	27 Maret 1966	Penetapan Departemen dan Personalia dalam Kabinet Dwikora
4	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1966	27 Maret 1966	Pengangkatan Pejabat Setingkat Menteri, Deputi Menteri, dan Lembaga-Lembaga Politik Setingkat Menteri.
5	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1966	31 Maret 1966	Pengangkatan Menteri Panglima Angkatan Udara Baru
6	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1966	20 April 1966	Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Masa Bakti 1966-1971
7	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1966	25 Juli 1966	Pembentukan Kabinet Ampera
8	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 1966	16 September 1966	Pengesahan Convention for the Safety of Life at Sea, 1960.

1968

No.	Surat Keputusan	Tertanggal	Tentang
1	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968	6 Juni 1968	Pembubaran Kabinet Ampera II dan Pembentukan Kabinet Pembangunan

1969

No.	Surat Keputusan	Tertanggal	Tentang
1	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1969	22 Januari 1969	Pengangkatan Menteri Dalam Negeri Baru

1970-an

1974

No.	Surat Keputusan	Tertanggal	Tentang
1	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1974	23 September 1974	Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup
2	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974	10 Desember 1974	Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun

2010-an

2010

No.	Surat Keputusan	Tertanggal	Tentang
1	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010	27 Maret 2010	Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (SEA Games) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN Para Games VI Tahun 2011

2014

No.	Surat Keputusan	Tertanggal	Tentang
1	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014	12 Maret 2014	Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera NOMOR SE-O6/PRES.KAB/6/1967, tanggal 28 Juni 1967
2	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2014	8 Mei 2014	Pemberhentian Gubernur Banten dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Gubernur Banten
3	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014	20 Mei 2014	Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014
4	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014	20 Mei 2014	Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014
5	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014	21 Mei 2014	Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
6	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2014	4 Juni 2014	Pengangkatan Menteri Agama Baru Sisa Jabatan 2009-2014
7	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014	30 Juni 2014	Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional
8	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014	15 Juli 2014	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
9	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014	23 Juli 2014	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
10	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014	10 Agustus 2014	Hari Veteran Nasional
11	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014	27 Oktober 2014	Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
12	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2014	27 Oktober 2014	Pengangkatan Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan
13	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P Tahun 2014	18 November 2014	Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2012-2017
14	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/P Tahun 2014	20 November 2014	Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia

2015

No.	Surat Keputusan	Tertanggal	Tentang
1	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2015	19 Januari 2015	Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
2	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2015	22 Januari 2015	Pengangkatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden
3	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2015	26 Januari 2015	Pengangkatan Kepala Badan Ekonomi Kreatif
4	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015	11 Februari 2015	Dewan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur

Referensi

1. Mohamad, Mesya (2021-01-13). "DPR Dukung Pengangkatan Guru Honorer 35 Tahun ke Atas Menjadi PNS Tanpa Tes". JPNN. Diakses tanggal 2021-01-18. 
2. "Mengenal Lebih Jauh Jenis Peraturan Bernama Perpres". Hukum Online. 2020-01-20. Diakses tanggal 2021-01-18. 
3. Pebrianto, Fajar (17 Januari 2021). Widyastuti, Ariyani Yakti, ed. "Jokowi Teken Perpres Tunjangan 4 Pejabat Fungsional, BKN: Bukan Kenaikan". Tempo Bisnis. Diakses tanggal 18 Januari 2021. 
4. "Malik Fadjar, Rusdi Kirana, Hasyim Muzadi, dan Subagyo HS Jadi Anggota Wantimpres Jokowi". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2015-01-19. Diakses tanggal 2021-01-18.